NGAWI - SMP berlabel Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) ternyata menjadi magnet tersendiri bagi siswa sekolah dasar (SD). Setidaknya, itu terlihat tingginya animo pelajar SD melanjutkan studi ke kelas RSBI SMP.

Di SMPN 1 Ngawi misalnya, tercatat ratusan calon siswa yang mendaftar. Pendaftaran sendiri dibuka sejak tiga pekan lalu. Setelah melalui tahapan seleksi administrasi, hasil tes tulis dan lisan diumumkan kemarin (3/3). ''Memang peminatnya cukup banyak. Ada 500-an siswa yang mendaftarkan diri,'' terang Wakasek SMPN 1 Ngawi Sudaryono.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN diresmikan sebagai mekanisme baru cara berhubungan antara satu kementerian dan lembaga nondepartemen dengan kementerian lain.

SPAN mengadopsi sistem informasi dan telekomunikasi canggih, yakni Enterprise Resource Planning (ERP) Oracle Solution yang telah banyak digunakan di institusi publik di banyak negara.

"SPAN ini dimulai sejak Pak Boediono masih menjadi Menteri Keuangan, sehingga ini sudah sangat panjang perjalanannya. Kami akan menerapkan SPAN ini secara penuh pada tahun 2012. Itu bukan waktu lama, aparat Kementerian Keuangan harus sudah memulai dari sekarang," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (2/3/2010) saat memberikan sambutan dalam acara pengaktifan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) secara terbatas di lima kementerian dan lembaga.

Apa yang dilakukan Sukadi S.Pd, seorang mantan Kepala Desa Pandean, Karanganyar merupakan suatu upaya yang perlu ditiru, pasalnya, mantan Kepala Desa yang sekarang aktif menjadi pengajar di SMP 3 Karanganyar, telah melakukan usaha yang bisa menjadi contoh untuk meningkatkan kesejahteraan melalui budidaya fermentasi jerami starbio. Sebagai mantan Kades yang sudah dua kali menjabat sebagai kepala desa, Sukadi tergolong seorang yang peduli dan aktif meskipun tidak lagi menjabat. Hal ini bisa dibuktikan keikutsertaannya dalam membina dan membantu masyarakat sekitarnya dengan aktif dalam kegiatan kelompok tani.

Grup Rajawali dan Grup Merdeka sedang mengembangkan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar di Provinsi Papua, demikian Staf Ahli Gubernur Papua, Agus Sumule di Timika, Minggu.

Rajawali akan membangun perkebunan kelapa sawit seluas 23 ribu hektar di Kabupaten Keerom, sedangkan Merdeka akan membangun perkebunan kelapa sawit di Mimika dengan luas lahan yang lebih besar.

"Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua berbeda dengan daerah lain. Perbedaannya, di Papua lahan yang digunakan untuk membangun perkebunan kelapa sawit disesuaikan dengan ketersediaan bibit untuk mencegah penebangan hutan secara besar-besaran," kata Sumule.